Serang, A1BOS.COM - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (08/02/2026).

Konvensi ini mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” dan dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pidato kuncinya, Meutya menegaskan transformasi digital di industri media harus tetap berpijak pada kepentingan publik, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Meutya, AI bukan sekadar instrumen efisiensi kerja, melainkan juga membawa tantangan serius terhadap etika jurnalistik. Ia menekankan teknologi seharusnya menjadi alat bantu wartawan, bukan menggantikan peran manusia dalam verifikasi informasi dan fungsi kontrol sosial.

“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.

Ia mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif guna melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan relasi yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dengan media lokal.

Selain regulasi, Meutya juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, khususnya melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan di daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara pusat dan daerah.

Menkomdigi turut menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif bersama Dewan Pers dan organisasi konstituen. Transparansi kebijakan, menurutnya, menjadi kunci keberlanjutan industri media nasional.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam sejarah peradaban manusia. Meski demikian, ia menegaskan publik akan selalu membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi jernih dan dapat dipercaya.

“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.

Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, namun dapat menjadi sumber kesuburan apabila dikelola melalui inovasi dan adaptasi. Menurutnya, media arus utama tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 di Banten ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional dan diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi serta tokoh media. Diskusi tersebut membahas regulasi AI, etika jurnalistik, hingga perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital. (Red)