Lampung Timur, A1BOS.COM - Ratusan Perangkat Desa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Lampung Timur, Senin (12/09/2022). Dalam aksinya, mereka menuntut gaji yang tak kunjung dibayar oleh Pemda Lampung Timur selama enam bulan.

Dengan berseragam lengkap, ratusan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur berorasi di depan pintu utama Gedung Pemkab Lampung Timur sambil membawa sound sistem yang diangkut dengan mobil.

Dalam orasinya, korlap aksi, Ibrahim Restu Saka menyampaikan ada tiga tuntutan yang mereka suarakan antara lain :

1. Meminta agar Bupati Lampung Timur melaksanakan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Aplikasi Dana Desa (ADD).
2. Meminta segera dibayarkannya kewajiban Siltap secara penuh selama enam bulan.
3. Segera dikelurkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

Saat ratusan massa dari Perangkat Desa yang berdemo di halaman Kantor Bupati meminta agar gaji mereka dibayarkan penuh tanpa ditunda lagi, mereka ditemui oleh Tarmizi, Asisten 1 mewakili Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo.

“Untuk tahun ini dalam APBD murni dan perubahan, Pemerintah telah menganggarkan 12 bulan, namun yang 3 bulan dibayarkan untuk yang tahun 2021, sehingga tahun ini untuk tahun berjalan, bisa bayarkan sampai dengan bulan 9,” jelas Tarmizi.

Hal tersebut langsung dibantah oleh koodinaror aksi, Ibrahim.

”Kami minta gaji kami yang 6 bulan (2 triwulan) dibayarkan kontan, siapa yang berani menjamin akan terbayarkan di bulan September ini, ayo bertemu dengan saya, mampu nggak Bupati membayar Siltap kami,” tegas Ibrahim.

Tak puas dengan jawaban dari eksekutif, massa long march untuk menggelar orasi di DPRD Lampung Timur yang berkenan ditemui Ketua DPRD Ali Johan, Wakil Ketua, ketua Fraksi dan anggota DPRD Lampung Timur.

“Semua keluhan tentang Siltap Perangkat Desa telah kami bahas dan semua akan dibayarkan tahun ini, dan saya bertanggung jawab. Selanjutnya karena ini mekanisme harus dijalankan tepat hari Rabu nanti (14/09/2022) akan kita sahkan,” jelas Ali Johan.

Diketahui demo Perangkat Desa se-Lampung Timur merupakan puncak dari rasa kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Daerah, yang mana gaji mereka yang juga belum terbayarkan selama 6 bulan .

“Tolong usahakan duit itu pak, buat menutupi kebutuhan anak dan isteri kami, karena kami tak punya usaha lain, kami tak main proyek,” tambah Ibrahim. (Heiri)