Pesisir Barat, A1BOS.COM - Dugaan pembalakan liar di Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, sempat viral dan menimbulkan keresahan publik. Kasus ini mencuat di tengah situasi bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, yang ditengarai akibat kerusakan hutan.

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menyoroti tata kelola hutan di Lampung yang mulai mengalami perbaikan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Banyak tutupan hutan yang belum diperbaiki sehingga rawan terhadap praktik ilegal logging.

“Perlu divalidasi apakah kegiatan ini benar terjadi di lahan pribadi atau kawasan hutan. Jika di kawasan hutan, tidak ada upaya lain selain penegakan hukum. Namun jika di lahan pribadi, pemerintah harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang mengancam potensi bencana,” ujar Irfan, Selasa (09/12/2025).

Irfan menambahkan, di Pesisir Barat terdapat ancaman serius terkait potensi ilegal logging mulai dari Bengkunat hingga Kota Agung. Hal ini terkait izin hutan tanaman rakyat yang digunakan untuk melegitimasi aktivitas penebangan oleh delapan koperasi di wilayah tersebut.

“Jika dibiarkan, akan terjadi risiko lingkungan serius, seperti hilangnya area resapan air. Alih fungsi lahan secara masif dalam ribuan hektare bisa memicu bencana serupa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” tegasnya.

Menurut Irfan, pengelolaan hutan di Lampung telah terlanjur menerapkan perhutanan sosial dimana kawasan hutan yang dikelola masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak bisa serta merta dianggap perambah hutan.

“Pemprov Lampung sebaiknya fokus pada pengawasan hutan dan pencegahan aktivitas ilegal logging. Percepatan serta penguatan perhutanan sosial dan pemulihan tutupan lahan harus menjadi prioritas,” pungkas Irfan.